TEMPO.CO, Jakarta - Perdebatan soal lahan Prabowo Subianto masih berlanjut sejak debat antar calon presiden pada 17 Februari lalu. Buntut dari perdebatan itu, Tim Advokasi Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena pernyataan itu dianggap telah menyerang ranah pribadi Prabowo.
Baca: Moeldoko Bilang Negara Tidak Akan Tarik Lahan Prabowo, Sebab...
Urusan lahan milik Prabowo bermula saat Ketua Umum Gerindra itu mempertanyakan pembagian sertifikat tanah selama era pemerintahan Jokowi. Alih-alih menjawab, Jokowi malah menyinggung Prabowo yang memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh. Ia pun mengisyaratkan kepemilikan tanah Prabowo itu tersebut tidak dilakukan masa pemerintahannya.
Usai debat, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, kapan dan bagaimana cara Prabowo Subianto memperoleh lahan seluas itu memang patut dipertanyakan. Menurut Karding, hal tersebut penting diketahui publik karena mereka akan memilih pemimpin.
“Menurut saya harus ditanyakan aset 220 ribu hektare dan 120 ribu hektare itu cara memperolehnya bagaimana, pada saat kapan, lalu apakah sudah pernah bayar pajak. Lalu, aset itu selama ini digunakan untuk apa saja?,” kata Karding di Media Center Jokowi - Ma’ruf, Jakarta, Senin, 18 Februari 2019.
Baca: Soal Lahan Prabowo, Moeldoko Sebut Jokowi Hanya Beri Contoh
Belakangan, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengungkap bahwa dirinya merupakan sosok yang ikut terlibat dalam pemberian izin pembelian hak guna usaha (HGU) lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur, oleh Prabowo Subianto. Hal ini terjadi pada 2004 silam, saat JK baru dua minggu menjabat sebagai wakil presiden di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pak Prabowo memang menguasai tapi sesuai Undang-Undang, sesuai aturan. Apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Februari 2019.
JK mengatakan tanah tersebut merupakan aset kredit macet yang dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kemudian dialihkelolakan oleh Bank Mandiri. Saat itu, kata JK, tanah tersebut diminati oleh Prabowo dan pengusaha dari Singapura.
JK kemudian meminta Agus Marto, yang sedang menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri, agar lebih memprioritaskan warga negara Indonesia. JK juga meminta agar pembelian HGU lahan itu dilakukan secara tunai. JK mengatakan Prabowo harus mengeluarkan biaya sebesar US$ 150 juta.
"Ya dia pinjam dari mana saya tidak tahu, tapi pokoknya bayar cash. Dan, saya tidak izinkan itu kalau tidak cash," kata JK.
Baca: Soal Lahan Prabowo di Kaltim, JK: Kebetulan, Saya yang Kasih Itu
Bawaslu mengatakan masih menelaah laporan soal Jokowi yang menyinggung lahan Prabowo tersebut. Jokowi sendiri mengaku tidak ambil pusing soal pelaporan atas dirinya. "Ya, debat yang lalu saya dilaporkan. Kalau debat dilaporin, enggak usah debat aja. Debat, kok, dilaporkan, gimana," katanya sambil tertawa usai menghadiri acara Pelepasan Kontainer Ekspor ke 250.000 di pabrik PT Mayora Indah Tbk, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Senin, 18 Februari 2019.
AHMAD FAIZ
